Kedaulatan Negara dan Keselamatan Warga

Oleh : Rashid Satari
Mahasiswa Universitas Al Azhar Jurusan Da'wah dan Kebudayaan Islam 

Indonesia kembali dihebohkan dengan berita penyiksaan anak bangsanya di negeri orang. Setelah TKI di Malaysia dan Arab Saudi, kini giliran para pencari ilmu di Mesir. Empat orang mahasiswa asal Indonesia digelandang ke penjara dan disiksa dengan tuduhan keterlibatan dalam gerakan Islam radikal di negara setempat. 

Karena tak terbukti, ke-empat mahasiswa kita akhirnya dibebaskan setelah melalui introgasi panjang dilengkapi dengan penyiksaan. Namun, tentu saja kita tidak bisa mentolelir tindakan aparat negara tersebut dalam memperlakukan warga kita. Maka, upaya protes, advokasi atau semacamnya harus dilakukan. 

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri dan kedutaan di Cairo telah melayangkan nota protes terhadap Mesir. Patut menjadi pertanyaan tatkala nota tersebut belum juga memperoleh tanggapan dari pemerintah setempat. Karena, dalam hubungan diplomasi semestinya sudah menjadi kewajiban negara setempat untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga asing.  

Citra Indonesia

Di tengah kancah dunia internasional, citra Indonesia masih dipandang sebelah mata. Meski, banyak hal positif yang ditorehkan Indonesia baik dalam konteks historis masa lalu maupun konteks kekinian. 

Dalam kaitannya dengan Mesir, kondisi tersebut berlaku. Mesir dan Indonesia memang memiliki latar belakang sejarah yang sangat kuat. Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kedulatan Indonesia. Selain itu, ada hubungan yg mengakar urat dalam kaitan transformasi intelektual. 

Namun, realita kemudian berkata lain. Sejak era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, kunjungan diplomasi yang dilakukan presiden-presiden RI ke Mesir tidak pernah memperoleh kunjungan balasan dari pihak pemerintahan Mesir. Ini menjadi indikasi bahwa dalam hubungan diplomasi sekalipun, Indonesia sama sekali tidak begitu diperhitungkan lagi oleh Mesir.

Kita boleh sejenak bernafas lega saat Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu langsung oleh rakyat di 2004. Indonesia disanjung berbagai negara di setiap penjuru dunia tak terkecuali Mesir, sebagai negara yang bisa menjadi contoh kehidupan berdemokrasi. Meski, hal itu kemudian tercoreng kembali dengan kasus korupsi oknum anggota KPU saat itu.  

Indonesia masih belum bisa mengelak dari pencitraan sebagai bangsa yang mengidap penyakit korupsi akut, Human Development Index yang rendah hingga permasalahan ekonomi, gesekan sosial dan budaya yang rapuh.

Bahkan, julukan 'Ahsannas' (manusia terbaik) yang diberikan masyarakat Mesir kepada masyarakat Indonesia sejak kunjungan Soekarno ke negeri pyramida puluhan tahun yang lalu, kini perlahan memudar. Konflik Timor-Timur, Aceh hingga Poso nyaris mengubur citra kita sebagai bangsa yang santun dan berbudi luhur. Konflik horizontal yang berkepanjangan juga menjadi catatan merah dalam raport pemerintahan kita. 

Kedaulatan Indonesia

Kasus penistaan kemanusiaan yang menimpa warga Indonesia di luar negeri telah lama dan terus terjadi di beberapa negara. Seiring itu, penanganan secara diplomasi tentu selalu dilakukan. Termasuk dalam kasus terakhir yang terjadi di Mesir. 

Bagi Mesir, kebijakan penangkapan dan introgasi semacam ini tentu bukan hal baru. Mengingat sejak tragedi penembakan Presiden Anwar Sadat di tahun 1981, pemerintah Mesir memberlakukan Undang-Undang keadaan Darurat (Qanun Thawary) yang berimplikasi pada berlakunya asas 'praduga bersalah' dalam mekanisme hukumnya. Curigai, tangkap, introgasi. Belum ditambah dengan kekuatan intelejen Mesir yang kuat dan rapi. Kebijakan pemerintah setempat adalah hal yang tidak bisa diintervensi dan hanya mungkin diajak berkompromi tatkala terjadi kasus yang bersinggungan dengan warga asing.

Dalam kasus yang menimpa mahasiswa kita, sejatinya kekuatan total diplomacy Indonesia mampu mengimbangi kebijakan negara setempat. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh pemerintah Rusia atau negara lainnya saat masalah serupa menimpa mahasiswanya di Mesir.

Dalam kasus lain, seperti pada konflik pulau Sipadan – Ligitan kemarin lalu yang kemudian terulang dalam kontroversi kawasan Ambalat, masalah ini bermuara pada lemahnya kedaulatan RI sebagai sebagai sebuah nation state. Jangankan oleh negara jauh, dari negara jiran/tetangga pun Indonesia kerepotan untuk membela kedaulatannya. Tak hanya itu, dunia internasional dengan sangat transparan bisa menyaksikan bagaimana Indonesia kesulitan melindungi simbol-simbol budayanya sendiri sehingga harus kecolongan hak kepemilikan 800 motif dari seni ukir perak Bali misalnya.

Betapapun, keselamatan warga Indonesia di luar negeri adalah tanggung jawab kita bersama khususnya pemerintah. Penyiksaan yang dialami empat mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Universitas Al Azhar perlu segera ditangani sehingga tidak menimbulkan tekanan traumatik dan guna menghindari kejadian serupa di kemudian hari.  

Namun, selain itu hal yang tak kalah penting adalah akselerasi pembangunan kekuatan RI sebagai negara berdaulat. Dalam masalah empat mahasiswa kita di Mesir, kedaulatan dan kekuatan RI adalah hal yang sangat determinan bila nota protes kita ingin didengar dan segera direspon oleh pemerintah setempat. Dan, hal ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang akan membawa kemana bangsa ini akan diarahkan di masa mendatang. 

Regulasi melalui percepatan RUU Tipikor guna penanganan penyakit korupsi, peningkatan mutu pendidikan, kualitas kerja dan keseriusan memperkuat infrastuktur negara dengan mengoptimalkan anggaran negara tak bisa ditunda-tunda lagi baik oleh pemerintahan di jajaran legislatif maupun eksekutif. Hal ini guna memperkuat kedulatan negara baik dalam aspek kualitas kebangsaan maupun stuktur – infrastuktur dan kelengkapan negara.

Ada 4000-an mahasiswa/i Indonesia yang tengah belajar di Mesir dan juga puluhan ribu di negara-negara lainnya. Serta, ada jutaan TKI yang menyebar diberbagai negara. Bukan tidak mungkin bila Indonesia tak mampu membenahi citranya dengan memperkuat kedaulatannya di hadapan dunia internasional, maka kasus-kasus serupa akan terus terjadi. Karena, sinyalemen lemahnya kedaulatan Indonesia tidak hanya diindikasikan dengan pelanggaran batas-batas teritorial negara an sich, melainkan juga dalam wujud lemahnya jaminan keselamatan warga Indonesia yang tengah berdomisili di negara-negara lain. Wallahu a’lam bishawab.